Pemerintah menyatakan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil
(CPNS) 2013 akan dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini menyusul
pencabutan terhadap kebijakan penghentian sementara (moratorium)
penerimaan CPNS mulai tahun ini.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar, di Jakarta,
kemarin, mengatakan, untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan sebanyak
60.000 lowongan untuk mengisi formasi PNS yang terdiri dari 40 persen
untuk kementerian/lembaga pusat dan 60 persen untuk daerah.
“Proses
harus adil, tidak ada titip-menitip atau jatah, sehingga kesempatan
merata. Tentu ini harus proses seleksi yang diawasi, termasuk dengan
pengumuman hasil seleksi secara terbuka, ini dapat menghilangkan
kecurangan,” katanya usai acara penandatanganan Penetapan Kinerja Eselon
I dan II di Kantor Kemenpan dan RB.Proses penerimaan CPNStersebut, ujar
Azwar, juga tetap akan mempertimbangkan kebutuhan dari masing-masing
kementerian/lembaga, termasuk jumlah PNS pensiun. Dengan begitu,
diharapkan postur birokrasi akan lebih sesuai dan jelas.Dia mengatakan,
pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat dalam proses uji seleksi
CPNS.
Dengan demikian, diharapkan mampu meminilisir terjadinya
kecurangan saat pelaksanaan tes.”Hasil seleksi itu akan diumumkan secara
terbuka sehingga tidak ada intervensi yang dapat mempengaruhi hasil
seleksi. Proses seleksi akan diawasi secara ketat,” katanya.
Percepatan RB
Kemenpan
dan RB mencanangkan sejumlah program untuk mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi (RB) pada tahun 2013, termasuk penyusunan beberapa
perundang-undangan, yakni Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara
(RUU ASN), RUU Administrasi pemerintahan, dan RUU Sistem Pengawasan
Internal Pemerintah. “Perundang-undangan itu akan menjadi pijakan yang
kuat dalam implementasi reformasi birokrasi bagi seluruh aparatur
negara,” ujarnya.
Selain itu, ada pula 9 program percepatan
reformasi birokrasi dan Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi
(PMPRB) online, restrukturisasi kelembagaan melalui audit organisasi dan
pengalihan jabatan structural eselon III dan IV ke jabatan fungsional,
serta penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang komprehensif
melalui sistem seleksi CPNS yang menggunakan computer assisted test
(CAT) maupun promosi jabatan secara terbuka, uji kompetensi PNS,
pengukuran kinerja, dan disiplin PNS.
Untuk peningkatan
pengawasan, juga akan dilakukan melalui zona integritas, wilayah bebas
korupsi (WBK), serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Sedangkan, untuk peningkatan akuntabilitas akan dilakukan manajemen
berbasis kinerja dilakukan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pememrintah (SAKIP/LAKIP).
“Di era informasi dan keterbukaan saat
ini, seluruh hasil kinerja aparatur pemerintah senantiasa mendapatkan
perhatian dan pengawasan dari seluruh unsur masyarakat,” katanya.
Secara
Nasional, Kuota CPNS 2013 dianggarkan mencapai 60 ribu formasi. Jumlah
ini 6 kali lipat dibanding kuota CPNS 2012. Peluang besar bagi
masyarakat yang berminat mengikuti ujian CPNS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar